Subsidi Tepat Sasaran melalui MY PERTAMINA– AKAN GAGAL

 

Bukan tugas pertamina memastikan subsidi tepat sasaran, karena  itu tugasnya pemerintah yang harus membuat kebijakan subsidi untuk rakyat dan tepat sasaran,  pertamina hanya perlu menyalurkan saja.

Pertamina adalah Badan Usaha,bukan badan layanan publik tidak perlu merepotkan diri dengan tepat tidaknya distribusi BBM subsidi, biarkan pemerintah yang sibuk memikirkan bagaimana subsidi tepat sasaran.  Pertamina harus sibuk mencari untung dan jangan merugi dan terus jadi mayat seperti BUMN lainnya yang

Mari kita  bandingkan kinerja keuangan dua BUMN minyak, Pertamina dengan petronas dari Malaysia.

Pada tahun 2021 Petronas berhasil mencetak laba bersih setelah pajak sebesar RM 48,6 miliar, atau sekitar Rp 161,78 triliun. Total laba bersih Petronas ini adalah setara dengan lebih dari 5 kali lipat dengan laba bersih Pertamina.

Sementara dalam laporan keuangannya th 2021 PT Pertamina (Persero) disebutkan  mencatat laba bersih sebesar US$ 2,05 miliar atau sekitar Rp 29,3 triliun.

Di sisi asset perbandingan antara dua raksasa migas ASEAN ini akhir  tahun  2021, jumlah aset Petronas tercatat sebesar RM 635 miliar atau setara dengan 2.113,87 triliun. Sementara itu aset Pertamina sebesar 78,05 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.156,35 triliun.

Terlihat  jumlah aset Petronas sekitar 2 kali lipat aset Pertamina, namun perusahaan Petronas bisa membukukan laba bersih lebih dari 5 kali lipat dari  laba Pertamina. ROA (return on Asset) Petronas adalah 7.65  % dibandingkan Pertamina yang hanya 2.53 %.

Kalau dalih Menteri BUMN bahwa Pertamina banyak import BBM sementara petronas tidak import sehingga tidak  bisa dibandingkan, justru itu  itu masalahnya. exploitasi potensi-potensi migas di wilayah Indonesia yang katanya cukup tinggi, Pertamina harus bisa mengoptimalkan.

Pada saat yang sama Pemerintah  harus bisa mengurangi import BBM agar harga BBM local dapat dikendalikan, sumber-sumber BBM yang masih potensial harus segera dapat ditemukan dan dilakukan exploitasi. Untuk explorasi, kemetrian terkait harus berusaha keras untuk menemukan cadangan terbukti dari sedimen-sedimen minyak yang ada di wilayah kita. Supaya Pertamina tidak banyak import BBM kalau  tidak mau dibandingkan dengan Petronas

Kordinasi yang kuat dalam pemerintahan diperlukan agar realisasi investasi hulu migas meningkat, karena saat ini datanya menunjukkan kinerja yang rendah. Dari 128 cekungan yang ada di wilayah Indonesia saat ini masih banyak yang belum diexplorasi.

hingga kuartal 1  tahun 2022 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan  realisasi investasi hulu migas baru mencapai US$ 2,1 miliar. Nilai ini baru sekitar 16% dari target investasi yang dipatok dalam APBN tahun 2022 sebesar US$ 13,2 miliar.

Terkait masalah BBM umum yang disubsidi seperti pertalite, dimana BBM umum ini ditetapkan oleh pemerintah bukan pertamina. Pertamina tak boleh menaikkan harga, seenaknya tanpa memperhatikan patokan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM sesuai  dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan,  Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 14 yang menyebutkan bahwa : Dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak ditentukan oleh Menteri

Berapapun biaya produksi BBM oleh pertamina  harganya ditentukan oleh pemerintah dimana selisih harga akan ditutupi pemerintah melalui subsdi yang terbuka untuk semua pengguna BBM.

Subsidi energi adalah keputusan politik pemerintah yang memberikan nuansa populis untuk menarik  dukungan rakyat, namun dengan sifat subsidi energi yang terbuka ini maka potensi kenaikan subsidi menjadi sangat besar karena dipengaruhi oleh kenaikan pemakai BBM subsidi itu sendiri serta  kenaikan harga energi internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar.Selain itu  dikarenakan kebutuhan sekitar 1 juta barel minyak untuk konsumsi nasional, yang dipenuhi oleh produksi nasional hanya ada sekitar 660 rb barell per hari, sehingga hampir 30 persennya minyak kita Import.

Pengaturan subsidi dengan menetapkan target penerima dengan basis orang atau penerima manfaat sehingg tepat sasaran adalah tugas pemerintah basisnya bukan basis komoditas seperti sekarang ini yang tidak tepat sasaaran. Dengan demikian subsidi bersifat tertutup sehingga volatilitas terhadap perubahan harga energi dapat dikendalikan

Dengan produksi sendiri minyak untuk konsumsi nasional yang rendah, sementara porsi impor tingginya  serta pengaruh rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar masih tinggi,  subsidi BBM nasional rentan terhadap kenaikan BBM di pasar internasional.

Akibat naiknya harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini,maka  jumlah subsidi harus ditambah Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi untuk BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi  untuk listrik Rp3,1 triliun,

Kenaikan ini melonjak jauh dari anggaran subsidi energi awal yang sebesar Rp134,03 triliun. Tambahan subsidi  ini adalah konsekuensi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meski harga minyak dunia meningkat. dimana asumsi rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$63 per barel sepanjang tahun. Kenaikan harga yang terjadi antara lain pada Indonesian Crude Price (ICP) dari asumsi USD 63 per barel yang berubah menjadi USD 100 per barel.

Total anggaran subsidi tahun 2022 adalah sebesar 520 triliun terbesar sejak sepuluh tahun terakhir setelah pada 2014. Pada 2014  Presiden SBY sempat menganggarkan subsidi energi sebesar Rp341,8 triliun, seperti terlihat pada gambar.

Program aplikasi MYPERTAMINA dalam rangka menyalurkan subsidi BBM agar tepat sasaran akan sulit berhasil dalam penerapannya. Walaupun bisa Mengurangi pemakaian BBM pertalite oleh warga kaya dengan mobil 1500 cc keatas namun akan menyebabkan Sebagian besar rakyat kecil tidak  memperoleh subsidi tersebut.  Rakyat kecil seperti supir angkot, pengusaha mikro dan pegawai rendahan tidak selalu memiliki smart phone yang bisa di- install program MYPERTAMINA. Kalaupun  mereka punya HP mungkin tidak cukup biaya untuk selalu berlangganan internet. Belum lagi kualitas jaringan internet di daerah pedesaan dan pelosok yang rendah sehingga membuat koneksi ke aplikasi MYPERTAMINA sering gagal.  Kegagalan untuk medapatkan BBM  melalui aplikasi  ini bisa menyebabkan keresahan di kalangan bawah yang pada gilirannya akan menyullitkan pemerintah juga.

Jadi Aplikasi MYPERTAMINA akan sulit dilaksanakan, hal ini malah akan menyebabkan kalangan yang paling bawah seperti supir angkot, pengusaha mikro dan pegawai rendahan lebih sulit mendapatkan BBM subsidi. Dengan demikian  program MYPERTAMINA akan gagal dalam mencapai tujuan agar subsidi BBM tepat sasaran.