Landasan Hukum Ijin Usaha Ketenagalistrikan

Perijinan pengusahaan dan operasional tenaga listrik mencakup undang-undang tentang energi dan energi listri, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah.

Perubahan Perijinan pengusahaan ketenagalistrikan cukup cepat di Indonesia khususnya yang terkait dengan peraturan Menteri ESDM dalam penetapan harga pembelian listrik oleh PLN dari pengembang listrik IPP (Independent Power Producer).

Cepatnya Perubahan kebijakan pengusahaan ketenagalistrikan ini banyak dikeluhkan oleh para pengembang karena memberikan ketidakpastian dalam investasi dan pengusahaan ketenagalistrikan.

Berikut ini perkembangan Perijinan pengusahaan tenaga listrik secara kronologis disusun :

1.      Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

2.   Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

3.   Peraturan menteri ESDM  nomor 12 tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik

4.   Peraturan menteri ESDM  Nomor 3 tahun 2020 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

5.  Peraturan Menteri ESDM No. 13/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

6.   Peraturan Menteri ESDM No. 13/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

7.   Peraturan Menteri ESDM No. 12/2019  Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi

8.      Peraturan Menteri ESDM 53 TAHUN 2018  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM no 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

9.  Peraturan Menteri ESDM 50 TAHUN 2017  Tentang Pemanfaatan  Sumber Energi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

10.      Peraturan Menteri ESDM NO. 49 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian  Jual Beli Tenaga Listrik

11.      Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

12.      Peraturan Menteri men ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

13.      Peraturan Menteri ESDM 19 Th 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 (Sepuluh Megawatt) Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

14.      Peraturan Menteri ESDM No 04 tahun 2007- yang mengubah permen esdm 01-2006 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dan / atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

15.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No 14 tahun 2012 tentang Kegaiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

16. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No 35 tahun 2013 tentang Tatacara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan

17. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No 10 tahun 2005 tentang Tatacara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk lintas porvinsi atau yang terhubung dengan jaringan transmisi nasional.

18. Undang Undang No 30 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 1985: tentang Ketenagalistrikan

19. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989.

20. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989.

21. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

22. Keputusan Menteri ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

23. Peraturan Menteri ESDM. Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan. Peraturan Menteri ESDM No. 0046 Tahun 2006 : Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005.

24. Keputusan Dirjen LPE No. 200-12/44/600.4/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik.

25. Peraturan Daerah Provinsi DKI No. 78 Tahun 2001 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

26. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik Operasi Pembangkit Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta