ENERGY MANAGEMENT - BY SHALAHUDDIN HASAN

Kamis, 17 Desember 2009

Landasan Hukum Ijin Usaha Ketenagalistrikan

1.Undang Undang No 30 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 1985: tentang Ketenagalistrikan 2.Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 : Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989. 3.Keputusan Menteri ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 Tahun 2000 : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik 4.Peraturan Menteri ESDM. Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 : Instalasi Ketenagalistrikan. Peraturan Menteri ESDM No. 0046 Tahun 2006 : Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005. 5.Keputusan Dirjen LPE No. 200-12/44/600.4/2003 Tahun 2003 : Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik. 6.Perda Provinsi DKI No. 78 Tahun 2001 : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. 7.SK Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2005 : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik Operasi Pembangkit Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tidak ada komentar: