ENERGY MANAGEMENT - BY SHALAHUDDIN HASAN

Selasa, 01 Desember 2009

Diperlukan UU Konservasi Energi

Oleh Dito Ganinduto Penulis anggota F-PG DPR-RI.
Kelangkaan BBM yang saat ini masih terus terjadi di berbagai daerah di Tanah Air lebih disebabkan karena pola konsumsi yang dipakai belum sepenuhnya berjalan secara sehat. Disamping itu, hal ini diperberat lagi oleh terlalu besarnya ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup hemat energi. Ketergantungan terhadap penggunaan BBM di Indonesia saat ini tidak kurang dari 60-70 persen sebenarnya bisa diatasi dengan cara melakukan difersifikasi energi yang bisa diterjemahkan dengan segera membangun infrastruktur energi non-BBM secara progresif. Konservasi yang akan dilakukan itu tampaknya tidak sekadar retorika karena secara nyata Indonesia memiliki beraneka ragam sumber energi. Sehingga ketergantungan pada BBM bisa dihindari jika ada political will dan kebijakan yang serius dari pemerintah. Lewat konservasi energi yang terpadu, bila bisa dilakukan penghematan konsumsi BBM minimal sebanyak 10 persen saja, maka paling tidak untuk setiap harinya akan bisa dihemat BBM sebanyak 150.000 barel. Ini secara ekuivalen bisa dianalogikan bahwa telah ditemukan lapangan minyak baru dengan produksi sebesar 150.000 barel per hari. Apalagi, dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Gaya Mineral (ESDM) bahwa bila konservasi energi betul-betul bisa dijalankan, maka paling tidak akan mengurangi konsumsi penggunaan BBM sebanyak 20-30 persen, di mana angka tersebut sangat signifikan bisa mengurangi penggunaan BBM secara besar-besaran. Belum lagi, efek ikutannya pun akan terasa oleh masyarakat luas yang berbentuk terjadinya perbaikan di sisi kualitas lingkungan. Muaranya tentu masyarakat akan terjaga kesehatannya. Bila dirinci secara item per item, maka potensi konservasi energi itu nantinya bisa diterapkan pada sektor-sektor tertentu sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada BBM. Untuk sektor industri bisa menyerap konservasi sebanyak 15-30 persen, bidang transportasi sebesar 25 persen, rumah tangga dan komersial sebanyak 10-30 persen. Untuk negara sebesar Indonesia tentu saja konservasi pada seluruh aspek aktivitas ekonomi negara itu akan sangat berarti pada penghematan biaya pengelolaan negara. Lingkungan pun secara otomatis akan tertolong dengan alamiah. Harga minyak yang saat ini sangat tinggi, yaitu berada di atas 60 dolar per barel, tentu bisa dijadikan momentum yang sangat bagus untuk segera memulai langkah menuju ke pola konservasi energi. Indikator lain lagi yang bisa dijadikan tonggak sebagai dampak tingginya harga minyak adalah subsidi BBM yang juga menjadi beban negara, sehingga memberatkan APBN. Ini diperparah oleh terjadinya kelangkaan BBM serta sulitnya mendapatkan pasokan listrik. Sebenarnya, kita bukan pionir untuk melakukan hal ini, karena sudah banyak negara yang sukses melakukan konservasi energi, sehingga kualitas hidup mereka berubah drastis ke arah yang lebih baik. Kita harus belajar pada negara-negara Eropa Barat di mana mereka dulunya menjadikan kenaikan harga minyak dunia sebagai pendorong untuk memulai program-program konservasi energi mereka. Namun demikian, untuk meniru keberhasilan negara-negara Eropa Barat dalam melakukan konservasi energi secara tulus dan penuh kesadaran, sebelumnya harus dilakukan langkah-langkah pre-eliminari (awal). Diantaranya adalah dengan memberikan pelayanan audit energi secara gratis kepada industri, gedung kantor, dan banyak lagi. Bila hasil audit merekomendasikan penggantian peralatan baru, maka pemerintah harus memberikan bantuan kredit untuk merintis pelaksanan konservasi energi itu karena tentu akan ada equipment baru yang bakal dipakai bagi kepentingan konservasi. Sebaiknya pula indusrti atau gedung perkantoran mau melakukan langkah konservasi energi yang telah direkomendasikan oleh pemerintah. Yang tidak kalah penting untuk menuju pada pelaksanaan konservasi energi itu adalah perlunya terlebih dahulu menyiapkan UU Konservasi Energi. Undang-undang tersebut lazim dibuat oleh negara-negara industri, dan bahkan oleh beberapa negara yang sedang berkembang. Beberapa peraturan perundangan yang pernah dibuat berkenaan dengan konservasi energi misalnya Inpres No. 9/1982 dan Keppres No.43/1991. Itu semua perlu dilakukan penyempurnaan agar masalah konservasi energi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan Rencana Induk Konservasi Energi (RIKEN) tahun 1994 yang sampai saat ini belum sempat diterapkan juga membutuhkan penyempurnaan bagi pelaksanaannya. Hal yang aktual dan perlu memperoleh penelaahan yang tajam yang dikaitkan dengan konservasi energi ini adalah soal transportasi. Kebijakan masalah ini penting karena transportasi merupakan konsumen energi yang sangat besar dan mengandalkan BBM untuk memenuhi semua kebutuhan energinya. Apalagi, sektor transportasi di Indonesia juga dicirikan oleh konsumsi energinya yang sangat tidak efisien. Dalam hal yang satu ini, pemerintah perlu melakukan pendekatan traffic management hingga land use atau city planning. Pertanyaannya, dengan apakah pola konservasi energi ini akan didanai? Pembiayan untuk melaksanakan konservasi energi bisa dilakukan lewat sumber dana APBN maupun grant dengan sumber-sumber bilateral atau multilateral. Tentu ini nilainya tidak sedikit, sehingga sumber dana grant itu harus diupayakan bisa didapat dalam jumlah yang besar. Disamping itu, kerjasama teknis dalam bidang konservasi energi dengan negara lain yang konservasi energinya sudah sangat maju, seperti Jepang, perlu dikembangkan. Konservasi sebagai sebuah pilar manajemen energi kita akui memang belum mendapat tempat yang memadai di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan sebagian masyarakat bahwa tanah air Indonesia ini memiliki kekayaan yang berlimpah, dengan berbagai sumber daya energi. Akibatnya, muncul semacam pemikiran bahwa penggunaan energi secara hemat, bukanlah merupakan suatu keharusan, karena kita masih banyak mempunyai cadangan. Hal ini kemudian berdampak pada penyebarluasan kampanye mengenai teknik-teknik dan tindakan praktis konservasi energi belum dilakukan. Konservasi energi bisa dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan project officer -nya pihak yang nantinya akan bertindak selaku konsultan. Pemerintah lewat bank-bank BUMN dapat memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk memulai melakukan proses pengarahan kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini biasa memakai BBM yang besar, seperti PLN, Pelni dan banyak lagi. Ini memang harus segera dilakukan agar pembenahan pemakaian energi seperti BBM dapat dilakukan perbaikan-perbaikan secara bertahap. ***

Tidak ada komentar: